Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Pegawai (Karpeg)

Karpeg merupakan kartu identitas bagi pegawai yang berfungsi untuk tanda pengenal status kepegawaian seseorang maupun untuk memudahkan urusan dalam bidang adminsitrasi.

Sumber: bkn.go.id

Bagi pegawai baru yang diterima diharapkan bisa segera mengurus Karpeg melalui pejabat Pembina kepegawaian di bagian kepegawaian instansi masing-masing untuk kemudian diajukan ke Badan Kepegawaian Negara  (BKN) sesuai daerah regional masing-masing.

Dokumen dan persyaratan dalam pengajuan Karpeg yakni:

Surat permohonan dari instansi ditujukan kepada Kepala BKN Up. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan di Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta. Surat ini biasanya disiapkan oleh Bagian/Biro Kepegawaian di masing-masing instansi.

Pegawai bisa menghubungi bagian/biro kepegawaian masing-masing agar dibuatkan surat permohonan tersebut.

Syarat kedua berupa Fotokopi Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilegalisir pihak yang berwenang.

Fotokopi Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilegalisir.

Fotokopi Surat Tanda Tama Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang dilegalisir. STTPL merupakan surat yang diperoleh saat seseorang syarat seseorang akan menjadi PNS dari sebelumnya CPNS melalui pelatihan atau pendidikan. Sering juga disebut Pra-Jabatan.

Foto 3x4 sebanyak 2 lembar.

Syarat-syarat tersebut dikumpulkan ke bagian/biro kepegawaian instansi masing-masing. Jika secara kolektif biasanya instansi yang akan mengajukan. Tetapi jika mandiri, Pegawai yang bersaangkutan bisa membawa langsung ke BKN.

Baca Juga : Surat Edaran, Tema dan Logo Hardiknas 2020

Dengan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan yang ada kini BKN mampu melayani pembuatan Karpeg dengan lebih cepat, bahkan bisa ditunggu.

Pengajuan Penggantian Karpeg yang Hilang

Untuk penggantian Kartu Pegawai yang hilang, maka pemohon melampirkan persyaratan seperti pengajuan baru berupa: Surat Pengajuan dari Instansi, Fotokopi SK CPNS (dilegalisir), SK PNS (dilegalisir), FC STTPL (dilegalisir), Pas Foto 3x4 (2 lembar) ditambah Surat Keterangan Kehilangan dari pihak Kepolisian.

Untuk layanan kepegawaian kini lebih terjangkau, karena pegawai akan dilayani sesuai dengan tempat instansi bekerja.

Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Kantor Regional II BKN Surabaya

Kantor Regional III BKN Bandung

Kantor Regional IV BKN Makassar

Kantor Regional V BKN Jakarta

Kantor Regional VI BKN Medan

Kantor Regional VII BKN Palembang

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Kantor Regional IX BKN Jayapura

Kantor Regional X BKN Denpasar

Kantor Regional XI BKN Manado

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Kantor Regional XIII BKN Aceh

Kantor Regional XIV BKN Manokwari